Menu

Berita Terkini

Deputi Ibnu Chuldun: Perlindungan Anak Harus Jadi Agenda Bersama Pemerintah dan Masyarakat
Berita Utama 31 Oct 2025

Deputi Ibnu Chuldun: Perlindungan Anak Harus Jadi Agenda Bersama Pemerintah dan Masyarakat

Bogor, 30 Oktober 2025 — Upaya memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak menjadi fokus utama dalam Rapat Sinkronisasi dan Ko...

Baca Selengkapnya
Dorong Reformasi Hukum Inklusif, Kemenko Kumham Imipas Rumuskan Strategi Peningkatkan Partisipasi Publik melalui Ketersediaan Sistem Informasi Hukum
Berita Utama 30 Oct 2025

Dorong Reformasi Hukum Inklusif, Kemenko Kumham Imipas Rumuskan Strategi Peningkatkan Partisipasi Publik melalui Ketersediaan Sistem Informasi Hukum

Jakarta, 29 Oktober 2025 - Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) mengadakan Focus Group...

Baca Selengkapnya
Kemenko Kumham Imipas Bentuk Tim Teknis untuk Tingkatkan Kualitas Rekomendasi Kebijakan Nasional
Berita Utama 30 Oct 2025

Kemenko Kumham Imipas Bentuk Tim Teknis untuk Tingkatkan Kualitas Rekomendasi Kebijakan Nasional

Jakarta, 30 Oktober 2025 — Kementerian Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menggelar rapat pemb...

Baca Selengkapnya
Perkuat Sinkronisasi Lintas Sektor, Kemenko Kumham Imipas Bahas Penanganan Persons of Filipino Descent (PFDs)
Berita Utama 30 Oct 2025

Perkuat Sinkronisasi Lintas Sektor, Kemenko Kumham Imipas Bahas Penanganan Persons of Filipino Descent (PFDs)

Jakarta, 30 Oktober 2025 – Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menyelenggarakan Rapat K...

Baca Selengkapnya
Kemenko Kumham Imipas Dorong Pembaruan Total UU Arbitrase dan APS, Sejalan dengan Standar Internasional
Berita Utama 30 Oct 2025

Kemenko Kumham Imipas Dorong Pembaruan Total UU Arbitrase dan APS, Sejalan dengan Standar Internasional

Jakarta, 29 Oktober 2025 — Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menegaskan pentingnya l...

Baca Selengkapnya
Bersama BSSN, Kemenko Kumham Imipas Mantapkan Komitmen Wujudkan Pemerintahan Digital yang Aman dan Terpercaya
Berita Utama 30 Oct 2025

Bersama BSSN, Kemenko Kumham Imipas Mantapkan Komitmen Wujudkan Pemerintahan Digital yang Aman dan Terpercaya

Jakarta, 30 Oktober 2025 — Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menggelar Rapat Pembaha...

Baca Selengkapnya
Kemenko Kumham Imipas Pastikan Harmonisasi Peraturan Daerah Sejalan dengan Prinsip HAM di Kalimantan Tengah
Berita Utama 30 Oct 2025

Kemenko Kumham Imipas Pastikan Harmonisasi Peraturan Daerah Sejalan dengan Prinsip HAM di Kalimantan Tengah

Palangka Raya, 29 November 2025 — Dalam rangka memperkuat pelaksanaan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berperspektif HAM, Kementerian Koordinator B...

Baca Selengkapnya
Rumuskan Kebijakan Inklusif: Kemenko Kumham Imipas Perkuat Pemenuhan Hak Pekerja Migran Indonesia
Berita Utama 29 Oct 2025

Rumuskan Kebijakan Inklusif: Kemenko Kumham Imipas Perkuat Pemenuhan Hak Pekerja Migran Indonesia

Jakarta, 29 Oktober 2025 - Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menyelenggarakan Rapat...

Baca Selengkapnya
Perkuat Tata Kelola Digital, Kemenko Kumham Imipas Bahas Finalisasi Rekomendasi Kebijakan Beneficial Ownership
Berita Utama 29 Oct 2025

Perkuat Tata Kelola Digital, Kemenko Kumham Imipas Bahas Finalisasi Rekomendasi Kebijakan Beneficial Ownership

Jakarta, 28 Oktober 2025 — Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) mendorong penyempurnaan...

Baca Selengkapnya
Revisi UU Arbitrase Mendesak Dilakukan: Pemerintah Dorong Pembaruan Total untuk Kepastian Hukum Investasi
Berita Utama 29 Oct 2025

Revisi UU Arbitrase Mendesak Dilakukan: Pemerintah Dorong Pembaruan Total untuk Kepastian Hukum Investasi

Jakarta, 28 Oktober 2025 — Pemerintah menilai urgensi revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa semakin me...

Baca Selengkapnya