Jakarta, 9 Februari 2026 - Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Media Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas), Iqbal Fadil, menegaskan pentingnya penguatan komunikasi publik dan keterbukaan informasi sebagai bagian tak terpisahkan dari kebijakan pemerintah. Hal itu disampaikan dalam apel pagi yang digelar pada Senin (9/2).
Dalam arahannya, Iqbal menegaskan bahwa setiap kinerja dan kebijakan pemerintah tidak boleh berhenti di meja birokrasi, tetapi harus dapat dipahami, dirasakan, dan dinilai langsung oleh masyarakat. Ia menyampaikan bahwa dalam tata kelola pemerintahan modern, pengelolaan informasi dan dokumentasi merupakan sebuah keharusan, di mana keterbukaan Informasi Publik (KIP) tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga wujud akuntabilitas institusi negara sekaligus fondasi dalam membangun kepercayaan publik.
“Kerja pemerintah tidak cukup hanya selesai di meja kerja. Hasil kerja itu harus terbaca, terdengar, terlihat, dan dipahami oleh publik. Di situlah peran penting komunikasi dan informasi,” ujar Iqbal.
Iqbal menjelaskan bahwa Kemenko Kumham Imipas saat ini telah memiliki struktur awal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) beserta website resmi sebagai sarana pelayanan informasi publik. Keberadaan PPID bertujuan untuk memastikan setiap permintaan informasi dijawab secara cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah.
“PPID bukan hanya soal kepatuhan terhadap regulasi, tetapi menjadi bagian dari ‘pertarungan’ kita dalam membangun kepercayaan publik,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Iqbal juga menyampaikan capaian Kemenko Kumham Imipas sepanjang tahun 2025 yang telah menghasilkan 33 rekomendasi strategis dan disampaikan kepada 14 kementerian dan lembaga. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari proses koordinasi lintas sektor yang panjang dan patut diapresiasi bersama.
Namun demikian, Iqbal menekankan bahwa pada tahun 2026 fokus tidak hanya pada menghasilkan rekomendasi, tetapi juga memastikan substansi rekomendasi tersebut dipahami oleh publik serta diwujudkan melalui program kerja dan kebijakan konkret di masing-masing kementerian dan lembaga.
“Kerja yang baik sering kali tidak terlihat karena tidak dikomunikasikan dengan baik. Karena itu, informasi harus kita pandang sebagai bagian dari kebijakan itu sendiri, bukan sekadar pelengkap,” ujarnya.
Ia menambahkan, pesan-pesan kebijakan yang kompleks perlu disederhanakan tanpa menghilangkan makna dan substansinya. Publik perlu mengetahui secara jelas apa masalahnya, apa solusi yang ditawarkan pemerintah, serta apa dampaknya bagi masyarakat.
Iqbal juga menyinggung penguatan komunikasi publik di tahun 2026, termasuk kunjungan Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) yang baru dibentuk. Dalam pertemuan tersebut, ditekankan bahwa sebagai kementerian koordinator, Kemenko Kumham Imipas dituntut untuk lebih adaptif, terintegrasi, dan responsif, terutama dalam mendukung program pemerintah dan inisiatif Presiden Prabowo Subianto, termasuk Asta Cita dan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa komunikasi publik bukan hanya tanggung jawab satu unit, melainkan kerja bersama seluruh jajaran. Kolaborasi lintas unit, pembagian peran yang jelas, serta keselarasan narasi kebijakan menjadi kunci agar informasi yang disampaikan tetap satu suara.
“Selain menyampaikan informasi, kita juga harus memantau respons publik, membaca pemberitaan media, dan memahami percakapan di ruang digital. Respons yang cepat dan tepat sangat penting agar isu tidak berkembang liar,” katanya.
Menutup arahannya, Iqbal mengajak seluruh jajaran Kemenko Kumham Imipas untuk memperkuat komitmen dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi, membangun komunikasi internal yang solid, serta memastikan setiap kinerja kementerian tersampaikan dengan jelas dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Semoga apa yang kita lakukan hari ini dan ke depan menjadi bagian dari upaya besar membangun pemerintahan yang responsif dan dipercaya publik,” pungkasnya.
Apel pagi ini diikuti oleh seluruh jajaran Kemenko Kumham Imipas dari berbagai unit dan kedeputian, serta menjadi pengingat pentingnya menjadikan komunikasi publik sebagai kerja bersama dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.